Wilayah Perbatasan Harus Jadi 'Halaman Depan', Bukan 'Halaman Belakang'

Jakarta - Indonesia kerap berselisih dengan negara tetangga terkait sengketa perbatasan. Bahkan di beberapa wilayah perbatasan darat, warga negara Indonesia tak jarang memilih negara tetangga sebagai penopangnya dibanding ke pemerintah Indonesia.

Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah tidak memperhatikan nasib rakyat yang berada di perbatasan. Rakyat diperbatasan terkadang justru menghargai pemerintahan negara tetangga.


"Masalah sengketa perbatasan itu sangat kompleks. Sarana dan prasarana kita jauh tertinggal dibanding negara di tetangga perbatasan, bahkan kalau terjadi sesuatu yang mendadak sulit mengharapkan rakayat kita yang diperbatasan untuk membela negara kita," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani kepada detikcom, Minggu (9/10/2011).

"Seharusnya yang namanya wilayah perbatsan itu adalah halaman depan rumah kita, bukan halaman belakang. tetapi yang terjadi saat ini, wilayah perbatasan kita adalaha halaman belakang yang memperlihatkan betapa kumuhnya negara kita," tambahnya.

Politisi Gerindra ini pun meminta agar anggaran untuk perbaikan wilayah perbatasan ditingkatkan. Hal ini demi menjaga martabat bangsa Indonesia, khususnya rakyat yang tinggal diperbatasan dengan negara-negara lain.

"Selain itu jumlah pasukan kita di perbatasan juga terbatas, jumlah sarana dan prasarana juga terbatas. Itu menjadi kesulitan tersendiri untuk mengamankan wilayah NKRI yang luas ini, oleh karenanya kita Komisi I sudah meminta anggaran TNI ditambah," imbuhnya.

Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.

sumber : detik.com