UKM Nakal Supaya Ditindak Tegas

 Dalam rapat kerja komisi II DPRD Kota Blitar dengan Dinas Koperasi dan UKM Rabu siang (19/10) Dinas Koperasi dan UKM supaya menindak tegas menyikapi mandeknya dana bergulir hingga sekitar Rp. 3 milyar di UKM serta sekitar Rp. 860 juta untuk sektor koperasi, terlebih persoalan ini sudah terjadi sejak tahun 2002 lalu.

Suwoko, ST, anggota komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kota Blitar saat dikonfirmasi usai rapat kerja di gedung dewan Rabu siang (19/10) mengatakan, mandeknya dana bergulir ini perlu disikapi tegas oleh Dinas Koperasi dan UKM, tunggakan ini harus dievaluasi dan ditindak lanjuti. Tindakan persuasive diakui perlu, namun harus ada batas waktu hingga masuk pada tindakan represif.
“Jika ada UKM maupun koperasi yang tunggakan tidak tertagih maka perlu dieksekusi atau tunggakan dihapuskan. Hal itupun perlu dilakukan secara selektif, tidak seluruh UKM atau koperasi yang menunggak, imbuh politisi partai golkar ini.
Suwoko menambahkan, tindakan ini perlu dilakukan agar program dana bergulir bisa merata, selain juga dinas terkait perlu selektif dalam memberikan bantuan dana bergulir, serta memberi pemahaman bahwa dana bergulir ini harus kembali digulirkan untuk UKM atau koperasi yang lain, karena dana ini bukan dana hibah.
Sementara itu, Hasnil Purwanto, SH, MAP, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar saat dikonfirasi di tempat yang sama mengatakan, pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasive dalam melakukan penagihan tunggakan dana bergulir ini, karena pihaknya lebih pada upaya pembinaan. Tindakan represif atau sanksi hingga eksekusi belum dilakukan, karena berharap tanggungan tunggakan bisa dibayarkan dan digulirkan kepada UMK dan Koperasi lainnya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar ini menambahkan, saat ini total tunggakan dana bergulir di UKM dan koperasi  mencapai lebih dari Rp. 3 milyar sejak sekitar tahun 2002 lalu.

Sumber : http://www.blitarkota.go.id/