Reformasi Birokrasi, Ubah Penilaian Kinerja

Pemkot Blitar menetapkan perubahan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai tahun 2012 mendatang. Perubahan penilaian kinerja PNS ini juga ditujukan untuk mencapai visi reformasi birokrasi pada implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2011-2015.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Blitar, H. Purnawan Buchori. Dia melanjutkan, sistem penilaian kinerja PNS di Kota Blitar nantinya akan bersifat terukur; objektif; dan transparan, dan tidak lagi mendasarkan pada sifatnya yang subyektif dan kualitatif seperti yang dilakukan saat ini.

Tujuannya agar mencapai visi reformasi birokrasi yang mengarah pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara membangun aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional; regional; dan daerah, jelasnya.
Wakil Wali Kota Blitar menambahkan, langkah yang dilakukan pemkot di dalam mewujudkan reformasi birokrasi tersebut diutamakan di dalam rangka mengubah struktur dan kultur birokrasi yang ada saat ini. Juga disesuaikan dengan globalisasi; modernisasi dan tantangan zaman.
Segala permasalahan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik akan ditata kembali dan diperbaharui. Sehingga, masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan akan dapat merasakan dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pemberlakuan reformasi birokrasi ini, terangnya.
Untuk itu, imbuh Wakil Wali Kota Blitar, peran pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi ini akan diperkuat dengan memperhatikan pula aspirasi dari masyarakat. Selain itu, reaksi yang cepat untuk menanggulangi segala permasalahan yang menghambat pelaksanaan reformasi* birokrasi akan segera dilakukan.
Sehingga, komitmen birokrasi untuk bekerja secara profesional di sektor pelayanan publik, dengan telah memperhatikan kompetensinya, dapat terawasi; terukur; dan terevaluasi secara periodik. Ujung-ujungnya, reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan layanan prima pemerintah kepada masyarakat dapat terlihat dengan baik, pungkasnya.

Sumber : http://info.blitarkota.net