Keberadaan Parkir Incidental Akan Dikaji Kembali

Belum tergarapnya parkir incidental di Kota Blitar, yang dibuktikan dengan belum terpungutnya, pajak sekitar 20 % yang seharusnya masuk ke Kas Daerah, sesuai dengan peraturan daerah (perda) No 11 tahun 2007 tentang parkir ditepi jalan umum, mulai mendapat respon dari Walikota Blitar, yang berencana menerapkan pajak hingga sekitar 10 % untuk parkir incidental ini.

Pernyataan ini seperti diungkapkan Muhamad Samanhudi Anwar, SH, Walikota Blitar, dalam masa pemerintahannya ini, pihaknya menekankan agar perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak membebani masyarakat secara langsung, termasuk di sektor parkir. Khusus untuk penerapan pajak parkir incidental 20 % seperti yang tertuang perda yang ada, masih akan dikaji kembali, karena nominal itu dinilai terlalu besar. Menurutnya pajak parkir incidental itu sekitar 10 % atau tidak sampai 20 %. Karena parkir incidental belum tergarap dan masih tahap pembelajaran, maka akan dikaji kembali, dengan memanggil instansi terkait termasuk mengundang para jukir musiman ini.

Sementara itu ditempat terpisah Suwoko, ST, anggota komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kota Blitar menilai, melalui perda parkir yang sudah ada, idealnya nomenklatur parkir insidental juga diatur didalamnya, dimana pengelola parkir berkewajiban menyetorkan pajak kepada daerah, atas hasil pungutan parkirnya, karena parkir dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum, seperti jalan. Namun Jika tidak menggunakan fasilitas umum, seperti penitipan, maka kewajiban mereka menyetorkan pajak parkir ke pada pemerintah Kota Blitar sebesar 20 %.

Namun sayang, hal itu belum atau tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Blitar, kendati merupakan potensi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar. Jika dalam perkembangannya perda parkir yang sudah ada belum kuat mengatur parkir insidental, pihak dewan akan mengagendakan perda itu untuk dievaluasi.(yuk)

sumber: (http://blitarkota.go.id/)